Lampiran permendagri nomor tahun 2006 f slideshare. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011. Peraturan menteri dalam negeri nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan standar pelayanan minimal ini dilucurkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 16 peraturan pemerintah nomor 2 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal, perlu menetapkan peraturan menteri. Lampiran 1 berisi daftar isian data dasar keluarga b. Pp nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah. Format baru administrasi desa diatur dalam permendagri nomor 47 tahun 2016 tentang administrasi desa. Lampiran 2 berisi daftar isian potensi desa dan kelurahan c. Pemeriksaan khusus dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan penjabat kepala daerah dilakukan oleh inspektorat jenderal kementerian dalam.
Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang. Begitu juga dengan peraturan yang lebih teknis, seperti kepmendagri nomor 29 tahun 2002, diganti dengan permendagri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan. Undangundang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan. May 31, 2019 itulah informasi mengenai lampiran permendagri no tahun 2006 lengkap yang dapat kami bagikan. Namun, hal ini terobati dengan munculnya peraturan menteri dalam negeri permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang sudah mengakomodir peraturan presiden nomor 54 tahun 2010, khususnya tentang ppk dan pptk. Permendagri nomor 12 tahun 2007 beserta lampirannya aldy. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun. Permendagri nomor 2 tahun 2007 tentang organ dan k. Permendagri no 1 tahun 2007 tentang penataan ruang.
Jun 03, 2018 adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut pasal 2 permendagri nomor tahun 2006 permendagri nomor 2006 meliputi. Bila yang dimaksud adalah transfer kas dari bud, maka diakuidicatat sebagai rkpusat yang menjadi bagian dari akun ekuitas dana di skpd. Update permendagri nomor 111 tahun 2014 dan lampirannya. Lampiran permendagri nomor tahun 2006 f lampiran 5 dari 9 lampiran slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006, sebagaimana telah. Lampiran vi permendagri 542010 terlampir sebagai lampiran b dalam panduan ringkas.
Adapun ruang lingkup keuangan daerah menurut pasal 2 permendagri nomor tahun 2006 permendagri nomor 2006 meliputi. Pp 8 tahun 2008 dan no 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Uu 252004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional 2. Admin blog tentang tahun 2019 juga mengumpulkan gambargambar lainnya terkait lampiran permendagri no tahun 2006 lengkap dibawah ini. Ada 4 lampiran dari permendagri nomor 12 tahun 2007 ini yaitu. Peraturan menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2006 tentang prosedur penyusunan produk hukum daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri, menimbang. Kode uraian 11 1 11 pemberdayaan perempuan 11 1 12 keluarga sejahtera 11 1 sosial. Baixe no formato xls, pdf, txt ou leia online no scribd. Memintamenerima rancangan awal rkpd secara resmi dari bappeda. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan. Nov 28, 20 lampiran permendagri nomor tahun 2006 d lampiran 4 dari 9 lampiran slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006.
Nov 28, 20 lampiran permendagri nomor tahun 2006 c lampiran 3 dari 9 lampiran slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Panduan ini menjabarkan dan merangkum tahapantahapan dalam penyusunan. Nomor 8 tahun 2006 tentang laporan 5 permendagri nomor tahun 2006. Uu 252004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Lampiran permendagri nomor tahun 2006 d slideshare. Dbe1 telah menambahkan spmpendidikan2010 yang baru sebagai lampiran c. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Lampiran 4 berisi panduan teknis pengolahan data profil desa dan kelurahan. Jan 31, 2015 permendagri tentang pengelolaan keuangan desa yang baru ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pasal 106 peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undangundang nomor 6 tahun 2014 tentang desa perlu menetapkan peraturan menteri dalam negeri tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Indonesia tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara. Peraturan menteri dalam negeri nomor 34 tahun 2007 tentang pedoman administrasi kelurahan. Tahun 2008 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor tahun 2003 tentang organisasi dan tata kerja departemen dalam negeri. Undangundang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara lembaran negara republik indonesia tahun 2008 nomor 166, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4916.
Lampiran permendagri no tahun 2006 lengkap tentang tahun. If you continue browsing the site, you agree to the use of cookies on this website. Permendagri no 21 thn 2011 ttg perubahan kedua atas. Permendagri 1 tahun 2014 pengelolaan keuangan desa jogloabang. Keuangan dan kinerja instansi pemerintahl lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor 25, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 4614. Format prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan apbd. Pak wancik saya juga tidak bisa mendownload lampiran permendagri no. Indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mengetahui capaian indikator kinerja dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan. Permendagri 100 tahun 2018 tentang penerapan standar. Untuk permendagri 112114 tahun 2014 dan permendagri lainnya dapat anda cek pada artikel.
Lampiran 3 berisi daftar isian tingkat perkembangan desa dan kelurahan d. Kemudian dikeluarkan permendagri nomor 59 tahun 2007 tentang perubahan atas pemendagri nomor tahun 2006. Perubahan permendagri nomor tahun 2006 khalid mustafa. Permendagri 7 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mulai diberlakukan setelah diundangkan pada tanggal 29 desember 2017 dalam berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1955 di jakarta oleh dirjen peraturan perundangundangan kemenkumham, widodo ekatjahjana. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana. Pasal 24 ayat 1 untuk provinsi tercantum dalam lampiran. Permendagri 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah 5. Xiiformat neraca skpd terdapat uang muka dari kas daerah. Permendagri 592007 tentang perubahan atas permendagri 2006. Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006, sebagaimana. Pemasangan pilar titik acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 1 huruf c dijadikan acuan dalam penentuan titik awal dan titik batas.
Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Permendagri nomor 3 tahun 2006 tentang penghitunga. Lampiran vi permendagri 542010 masih menggunakan spmpendidikan dari tahun 2004. Tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 dengan rahmat tuhan yang maha esa menteri dalam negeri, permendagri nomor tahun 2006 permendagri nomor 59 tahun 2007 permendagri nomor 21 tahun 2011 menimbang. Lampiran permendagri nomor 111 tahun 2014 doc lampiran permendagri no.
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah lembaran negara republik indonesia tahun 2006 nomor. Permendagri no 21 thn 2011 ttg perubahan kedua atas peraturan. Jul 20, 2019 permendagri 7 tahun 2017 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan mulai diberlakukan setelah diundangkan pada tanggal 29 desember 2017 dalam berita negara republik indonesia tahun 2017 nomor 1955 di jakarta oleh dirjen peraturan perundangundangan kemenkumham, widodo ekatjahjana. Download kumpulan permendagri terbaru dan lengkap tahun 2018 berikut kami sediakan link download kumpulan permendagri tahun 2018, silahkan dipilih dan didownload.
Peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri dalam negeri nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan. Baixe no formato pdf, txt ou leia online no scribd. Format lampiran iii peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran i. Peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa. Lampiran c kode rekening pendapatan provinsi lampiran d. Nomor tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa, menteri dalam negeri, menimbang. Rencana kerja skpd yang selanjutnya disingkat renja skpd adalah dokumen perencanaan. Permendagri nomor 86 2017 tentang tata cara perencanaan. Itulah informasi mengenai lampiran permendagri no tahun 2006 lengkap yang dapat kami bagikan. Kepala desa tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Permendagri yang satu ini sekaligus mencabut permendagri nomor 32 tahun 2006 tentang pedoman administrasi desa dan peraturan pelaksannya dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan. Ikhtisar laporan keuangan badan usahamilik daerahperusahaan daerah. Lampiran permendagri nomor tahun 2006 c lampiran 3 dari 9 lampiran slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Format baru administrasi desa sesuai permendagri 47 tahun.
1473 1104 848 801 1352 1243 324 1192 863 944 1106 377 1296 82 210 318 940 413 77 433 1007 748 1116 612 1177 198 327 1243 992 1364 811 557 150 478 1098